Contoh RPP Praktek Keterampilan Mengajar

 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam Standar Isi dan dijabarkan dalam silabus. Lingkup Rencana Pelaksanaan Pembelajaran paling luas mencakup 1 (satu) kompetensi dasar yang terdiri atas 1 (satu) indikator atau beberapa indikator untuk 1 (satu) kali pertemuan atau lebih. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran sekurang-kurangnya memuat tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar.

klik di sini

Makalah Pengertian Pendidikan dan Komponen Pokoknya

    Pendidikan sangat berperan dalam membentuk baik atau buruknya pribadi
manusia menurut ukuran dan normatif. Tanpa pendidikan mustahil manusia dapat
hidup berkembang sejalan dengan aspirasi untuk maju, sejahtera dan bahagia menurut
konsep pandangan hidup mereka. Proses perkembangan dan pendidikan manusia tak
hanya dipengaruhi oleh proses pendidikan yang ada dalam system pendidikan formal
saja, akan tetapi juga tergantung pada lingkungan pendidikan yang berada diluar
lingkungan formal. Oleh karena itu pendidikan sangatlah penting dalam kehidupan
manusia.
    Pendidikan merupakan faktor utama dalam pembentukan pribadi manusia.
Kenapa demikian, karna pendikan upaya mengembangkan potensi-potensi manusiawi
peserta didik baik potensi fisik potensi cipta, rasa, maupun karsanya, agar potensi itu
menjadi nyata dan dapat berfungsi dalam perjalanan hidupnya.
    Dasar pendidikan adalah cita-cita kemanusiaan universal. Pendidikan bertujuan
menyiapkan pribadi dalam keseimbangan, kesatuan, organis, harmonis, dinamis, guna
mencapai tujuan hidup kemanusiaan. Pendidikan memiliki peran penting dalam
kehidupan manusia. Salah satunya sebagai media yang berfungsi menjadikan manusia
lebih baik dari sebelumnya. Peran penting lainnya adalah untuk memenusiakan
manusia. Maka dari itu pada penulisan makalah ini, dapat diketahui pengertian
pendidikan secara mendasar, baik pengertian secaraa luas atau sempit serta komponen
dari pendidikan itu sendiri. 

Klik di sini

Analisis SWOT

    Sebagai pelaksana program pendidikan, lembaga pendidikan adalah
pemeran utama untuk melaksanakan program tersebut.Dalam pelaksanaan
program-program serta tujuan yang telah disepakati oleh lembaga pendidikan
tersebut tentunya tidak bisa terlepas dengan problematika maupun
persoalan-persoalan lain yang harus diselesaikan oleh sebuah lembaga
pendidikan termasuk lembaga pendidikan Islam.
    Persoalan-persoalan yang timbul baik berupa faktor intern maupun
ekstern.Faktor intern misalnya terkait dengan kurikulum, tenaga pendidik,
perserta didik dan lain-lain, sedangkan faktor eksternnya adalah faktor-faktor
sosial (masyarakat), pemerintahan maupun pihak-pihak yang terkait. Sebuah
lembaga pendidikan Islam tentunya harus mengetahui problematika
lembaganya, mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang maupun ancaman
sehingga bisa melahirkan solusi-solusi cemerlang dan bisa mengantarkan
lembaga pendidikan Islam pada kedudukan yang sangat berpengaruh dalam
pergulatan keilmuan bangsa maupun dunia.
    Analisis SWOT merupakan salah satu alternatif didalam manajemen
pendidikan, khusunya lembaga pendidikan Islam. Sebenarnya apa analis
SWOT itu, bagaimanakah sistem kerjanya? Dan mungkin masih banyak
pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan tentang analisis SWOT yang masih
terasa asing bagi kita.Semoga dengan penyusunan makalah ini pertanyaan-
pertanyaan tersebut bisa terjawab. Semoga bermaanfaat.

Pembahasan selanjutnya di sini 

Konsep Dasar Analisis Kebijakan

    Sebuah organisasi adalah wadah bagi beroperasinya manajemen. Di sini
aktivitas manajemen menjadi salah satu subsistem dari sistem organisasi. Manajemen
menjadi tehnik atau alat yang menggerakkan organisasi menuju tercapainya tujuan
yang diinginkan. Dalam konteks tugas manajer, pengambilan keputusan merupakan
salah satu peranan manajer yang disebut peranan desisional (winardi, 1990). Dalam
menentukan tindakan manajerial seorang manajer di tuntut untuk berani mengambil
keputusan baik atas pertimbangan individu dengan kewenangannya sebagai
pimpinan, maupun kaputusan dari hasil musyawarah dengan memperhatikan
pemikiran, perasaan atau masukan dari anggota organisasi.
    Pembuatan (pengambilan) keputusan adalah bagian kunci kegiatan manajer.
Kegiatan ini memainkan peranan penting, terutama bila manajer melaksanakan fungsi
perencanaan. Perencanaan menyangkut keputusan-keputusan sangat penting dan
jangka panjang yang dapat di buat manajer. Dalam proses perencanaan, manajer
memutuskan tujuan-tujuan organisasi yang akan dicapai, sumber daya yang akan
digunakan, dan siapa yang akan melaksanakan setiap tugas yang dibutuhkan. Seluruh
proses perencanaan itu melibatkan manajer dalam serangkaian situasi pembuatan
keputusan. Kualitas keputusan-keputusan manajer akan menentukan efektivitas
rencana yang disusun.
    Pembuatan keputusan (decision making) menggambarkan proses melalui
mana serangkaian kegiatan dipilih sebagai penyelesaian suatu masalah tertentu.
George P. Huber membedakan pembuatan keputusan dari pembuatan pilihan (chocise
making) dan dari pemecahan masalah (problem solving).

silakan klik di sini untuk lebih lengkapanya

CONTOH PROPOSAL KEWIRAUSAHAAN

 Menurut Wikipedia, Kewiraswastaan atau Kewirausahaan (bahasa Inggris: entrepreneurship) adalah proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa visi ke dalam kehidupan. Visi tersebut bisa berupa ide inovatif, peluang, cara yang lebih baik dalam menjalankan sesuatu. Untuk contoh proposal kewirausahaan silakan klik di sini:

Pentingnya Analisis Butir Soal

 Materi ini merupakan materi dalam Evaluasi Pembelajaran.

Untuk lebih jelasnya silakan download di sini:

Artikel Seminar Manajemen

 KEBIJAKAN PEMINDAHAN PENGELOLAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS DARI KABUPATEN KE PROVINSI

Oleh

Vovi Tridian Ulfah

Padang

Administrasi Pendidikan

Vovy538@gmail.com 

ABSTRAK

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang membahas tentang pemerintah daerah. Dalam peraturan perundang-undangan ini menghasruskan pemerintah kabupaten melepas kewenangannya dalam  mengelola SMA/Sederajat ke pemerintah provinsi. Pemindahan pengelolaan ini merupakan suatu kebijakan desentralisasi yang bertujuan untuk memudahkan pemerintah provinsi untuk meningkatkan efektifitas dan efesiensi dalam pengelolaan pendidikan, memberikan kesempatan kepada Pemerintah daerah utnuk fokus mengurus Pendidikan SD/SLTP, dan menyemakan penyebaran mutu pendidikan. Namun, kebijakan ini banyak menimbulkan pro dan kontra di berbagai daerah. Baik pada Pemerintah Provinsi sebagai penerima wewenang, dan juga pada Pemerintah Daerah yang melepas wewenang. Meskipun demikian kebijakan ini tetap berjalan sampai saat ini.

Key word : kebijakan, desentralisasi, pendidikan

PENDAHULUAN

Dalam UU No.23 Taahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, telah memberikan perubahan yang cukup signifikan dan banyak disoroti yaitu pemindahan pengelolaan SMA/SMK dari Pemerintah Daerah ke pemerintah provinsi, dalam UU No.23 Tahun 2014 ini memberikan kewenanga kepada pemerintah Daerah untuk mengelola SD dan SM, sementara Pemerintah daerah mengelola SMA/SMk, dan untuk pengelolaan Sekolah Tinggi mnejadi kewenagan pemerintah Pusat. Kebijakan ini sudah resmi dijalankan sejak tahun 2017 dan berlaku di seluruh Indonesia.

Pengelolaan SMA/SMK yang dulu mnejadi kewenangan daerah dibawah UU No.32 tahun 2004 yang sudah dijalankan kurang lebih 10 tahun itu kemudian menimbulkan berbagai permasalahan, Khususnya pada masalah Desentralisasi Otonomi di Daerah, yang menjadikan beberapa daerah terlihat unggul daripada daerah lain dan menjadikan daerah-daerah menjadi sulit dikoordinasikan. Dan di khawatirkan akan menimbulkan rendanya pemerataan pendidikan.

Pemindahan pengelolaan ini sebelumnya banyak menuai pro dan kontra, ada Daerah yang setuju dan tidak menghadapi kendala sama sekali tentang kebijakan ini, namun ada beberapa darah yang meminta agar kebijakan ini tidak dijalankan seperti Surabaya, Tanggerang dan daerah lainnya, yang bahkan sampai memebawa permasalahn ini ke Mahkamah Konstitusi. Alasan daerah-daerah tersebut cenderung sama yaitu karena sudah merasa sanggup untuk mengelola SMA/SMK dan bahkan ada daerah yang telah menggratiskan pendidikan hingga tingkat SLTA.namun, MK tidak mengindahkan gugatan tersebut dan menilai bahwa peralihan kewenangan pengelolaan SMA/SMK itu sudah tepat dan berdasarkan pertimbangan yang matang serta tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Pemindahan kewenagan ini juga menimbulkan permasalahan pada Pemerintah daerah yang menjalankan kewenangan tersebut, seperti pada masalah Penggratisan SMA/SMK yang dulunya dilakukan oleh pemerintah daerah, namun sudah tidak bisa dijalankan oleh Pemerintah Provinsi, deperti pada Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari 11 kabupaten dan Kota sudah 9 Daerah yang menggratiskan SMA/SMK dan setelah kebijakan pengalihan kewenangan resmi dilaksanakan Pemeritah Provinsi sudah tidak mampu melanjutkannya. (Habibie, 2017)

Pengubahan kewenangan ini juga akan mengubah beberapa struktur organisasi pada pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi, pada pemerintah Daerah tentu akan kehilagan beberapa fungsi dan pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh bebrapa orang,dan setelah adanya pemindahan kewenangan. Begitu juga pada pemeintah Provinsi yang akan mengubah struktur organisasi dengan adanya tambahan tugas dan fungsi terhadap kewenagan yang baru, dan adanya perubahan ini akan mememrlukan tambahan sarana dan prasarana, pengubahan tenaga kerja, dan juga pendanaan yang akan menimbulkan permasalahan baru pada Pemerintah Provinsi dan kehilangan pada Pemerintah Daerah. 

Berdasarkan banyaknya pro dan kontra pengalihan kebijakan pengelolaan SMA/SMK, artikel ini akan membahas tentang Pengaruh pemindahan pengelolaan SMA/SMK dari Pemkod ke Pemprov.

TINJAUAN TEORI

KEBIJAKAN PENDIDIKAN

Menurut KBBI kebijakan adalah kemahiran, kepandaian, kebijaksanaan, rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak, sedangkan dalam kamus Bahasa Inggris keijakan diartikan sebagai (Policy) yang dimaksudkan untuk aturan, kebijaksanaan, peratutan,polis)

Kebijakan (Policy) berdasarkan asal katanya yaitu berasal dari bahasa  Yunani, yaitu “polis” yang berarti (city) atau (kota). berdasaran maknanya, kebijakan berkaitan dengan suatu gagasan/ide yang berkaitan dengan organisaisi dan sama halnya juga dengan pemerintahan yang ditujukan untuk mencapai tujuan secara maksimal.

Menurut Nichols, kebijakan ialah suatu keputusan yang sudah melalui pertimbangan yang matang dan merupakan keputusan yang tidak bersifat   rutin atau terprogram atau berkaitan dengan aturan-aturan keputusan. Sedangkan menurut Hough (1994) kebijakan ialah rangkaian tujuan, rencana dan usulan kegiatan-kegiatan, keputusan-keputusan yang nantinya akan menghasilkan peraturan atau perundang-undangan. (academia.com)

Jadi dapat disumpulkan bahwa kebijakan adalah rangkaian tujuan dan rencana yang dilahirkan dalam bentuk peraturan dan perundang-undangan yang mengatur dan mengikat orang-orang yang berada dibawah kebijakan tersebut.

Sementara itu, kebijakan pendidikan adalah sekumpulan hukum atau aturan yang mengatur pelaksanaan sistem pendidikan yang telah mencakup tujuan pendidikan, dan proses mencapai tujuan tersebut. Kebijakan pendidikan juga dapat diartikan sebagai aturan atau petunjuk yang ditujukan untuk mencapai tujuan pendidikan nasioanal yang dijabarkan dengan berbagai kebiajakan-kebijakan pendidikan.

DESENTRALISASI PENDIDIKAN

Pada hakikatnya Desentralisasi adalah penyerahan kewenangan pemerintah-pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom untuk mnegatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia ( UU No.32 tahun 2004 Pasal 1 angka 7)

Desentralisasi menurut Smith, 2012 dalam (Habibie, 2017) ialah sesuatu yang berkaitan dengan kekuasaan (Power) dan kewenangan (authority) yang diserahkan melalui suatu hierarki secara geografis dalam negara dan juga berkenaan dengan institusi dan proses yang memungkinkan keberlangsungan pembagian tersebut.

Dalam dunia pendidikan, Desentralisasi merupakan suatu hal yang penting, terutama dalam pengembangan dunia pendidikan saat ini, ada tiga kategori dalam pembagian desentralisasi pendidikan, yaitu :

Desentralisasi pada tingkat sistem ; yaitu yang diartikan sebagai perubahan dalam pengambilan keputusan, dari tingkat nasioanal ke tingkat lokal.

Desentralisasi pada tingkat organisasi ; yaitu yang diartikan sebagai langkah-langkah pengambilan keputusan dari tingkat pusat ke tingkat sekolah

Desentralisasi pasar ; yaitu yang mengacu pada partisipasi orang tua peserta didik dalam mengambil keputusan.

Penerapan desentralisasi pendidikan ini dianggap menjadi jalan untuk memecahkan permasalahan pendidikan yang rumit terutama pada negara berkembang seperti indonesia.

PEMBAGIAN WEWENANG

Dalam desentralisasi otonomi daerah, pembagian kewenangan antar pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang sangat penting untuk membangun kesesuaian peraturan-peraturan yang nanti akan diterbitkan.

Menurut Wolman dalam (Habibie, 2017)  ada dua kriteria yang diguanakan dalam pembagian wewenang. 1) dari segi efisiensi ada atau tidaknya manfaat dari skala ekonomi, ada tidaknya eksternalitas,baik positif maupun negatif, disparitas ekonomi dan kapasitas administrasi, variasi preferensi masyarakat terhadap public goods, serta pemeliharaan stabilitas ekonomi makro. 2) yang  kedua ialah pengelolaan pemerintah yang mencakup kepekaan, akuntabilitas, kemajemukan sosial dan budaya, serta partisipasi politik.

Pembagian wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sudah diatur dalam Undang-Undang, yaitu dalam UU Nomor 22 tahun 1999 dalam pembagian wewenang/urusan dilakukan dengan menerapkan prinsip Residual Fungtion, yaitu dengan pembagian yang dilakukan dengan cara kewenangan terlebih dahulu menjadi milik pemerintah pusat dan sisanya menjadi wewenang pemerintah daerah, namun UU tersebut telah digantikan dengan UU Nomor 32 tahun 2004 dan UU Nomor 23 tahun 2014 yang menggunakan prinsip concurrent function termasuk perubahan istilah wewenang/kewenangan menjadi urusan. 

METODE PENELITIAN

Artikel ini disusun menggunakan metode desktiptif kualitatif, dengan melakukan analisis data secara sekunder yang didapatkan dari beberapa literatur yang didapatkan dengan cara online.

PERMASALAHAN

Ada beberapa permasalahan yang timbul ataas kebijakan ini, baik yang masih menjadi ke khawatiran dan yang sudah dirasakan oleh masyarakat, diantaranya adalah :

Sulitnya melakukan kooordinasi antara sekolah-sekolah dengan pemerintah provinsi, karena terhalang akses yang kurang memadai, dan jarak yang cukup jauh untuk ditempuh  (Nasution, 2016).

Dengan adanya regulasi tersebut maka penyelenggaraan pendidikan geratis yang sudah dijalankan di kabupaten tidak dapat dilanjutkan lagi oleh pemerintah provinsi karena pendanaan yang tidak mencukupi.

Sulitnya melakukan pengawasan oleh pihak pemerintah provinsi ke setiap sekolah-sekolah. Seperti yang diketahui, Indonesia memiliki wilayah yang luwas dan akses untuk menuju beberapa tempat di daerah belum bagus, sehingga mempersulit melakukan pengawasan, dan bahkan ditakutkan keengganan penerintah provinsi untuk mengunjungi sekolah yang jauh dari jangkauan, sehingga tujuan awal untuk menyamaratan pendidikan malah tidak tercapai atau semakin memburuk.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan pendidikan menengah yang semula menjadi urusan pemerintah daerah kabupaten/kota dialihkan menjadi urusan pemerintah daerah provinsi maka PNS Kabupaten / Kota beralih menjadi PNS Pemerintah Propinsi (Herawati, 2017). Hal tersebut akan menimbulkan permasalahan baru yaitu terkait dengan pengelolaan keuangan di pemerintah Provinsi, banyaknya tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, siswa, sarana dan prasarana sekolah yang akan di atur, akan menimbulkan berbagai permasalahan juga adanya peluang besar terjadinya kecurangan seperti Kolusi,Korupsi dan Nepotisme.

Berikut adalah beberapa tuntutan yang telah dilakukan oleh daerah :

Permohonan perkara Nomor 30/PUU-XIV/2016 yang diajukan oleh Walikota Blitar Samhudi Anwar yang memandang dari sisi kepastian kebijakan pengelolaan pendidikan. Kerugian inkonstitusional yang secara langsung, dialami oleh Walikota Blitar antara lain:

Tidak dapat menetapkan kebijakan pendidikan gratis di kota Blitar; (2) ketidak jelasan penetapan kebijakan pendidikan di Kota Blitar; (3) tidak dapat menyelenggarakan pendidikan menengah, sebagai bagian dari otonomi seluas-luasnya; (4) tidak dapat mengalokasikan dana untuk pendidikan menengah; dan (5) tidak dapat mewujudkan kurikulum dengan muatan lokal.

Seperti berita yang dikutip dari beritajati.com walikota Surabaya Tri Rismaharani ingin pengelolaan SMA/SMK kembali ke pemerintah Kota Surabaya. Walikota Risma mengatakan semenjak beralihnya wewenang pengelolaan SMA/SMK ke pemerintah provinsi Jawa Timur, sudah banyak upaya yang beliau lakukan agar pendidikan tetap gratis, bahkan hingga ke Kemendagri, namunn berdasarkan surat dari Kemendagri menyebutkan ppengelolaan itu bisa dilakukan, tapi harus dibarengi kewenangan dengan pelimpahan. 

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada dasranya semua kebijakan yang telah dikeluarkan tentu sudah melalui proses yang panjang dan berbagai kajian seelumnya, begitu juga dengan penerapan UUNo.23 tahun 2014 tersebut. Pemindahan wewenang pengelolaan SMA/SMK dari pemerintah daerah ke pemerintah provinsi harusnya dilakukan dengan cara yang baik dan secara seimbang, agar sama-sama mampu menjalankan tugas secara maksimal. Penyelenggaraan kebijkanan ini pada dasarnya adalah ingin meningkatkan penyamarataan kualitas pendidikan di tingkat SLTA dan memfokuskan daerah untuk mengembangkan SD dan SMP agar mendapatkan kualitas yang maksimal.

Perubahan pembagian urusan pemerintah terkait dengan kewenangan manajemen pendidikan menengah dapat dilihat pada bagan dibawah ini: Bagan pemetaan urusan pemerintah manajemen pendidikan 

no

UU no. 32 th.2004

UU bo. 23 th 2014

1

Pusat :

Penetapan SNP

Pengelolaan DIKTI

Pusat :

Penetapan SNP

Pengelolaan DIKTI

2

Pusat :

Penetapan SNP

Pengelolaan DIKTI

Provinsi :

Pengelolaan pendidikan khusus

Pengelolaan Dikmen

3

Kabupaten/kota :

Pengelolaan PAUDNI

Pengelolaan Dikdas

Pengelolaan Dikmen

Kabupaten/kota :

Pengelolaan PAUDNI

Pengelolaan Dikdas

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah pusat dalam mengontrol dan menjalankan kebijakan ini agar tepat pada sasaran :

Mengkomunikasikan kebijakan terlebihdahulu, penting bagi pembuat kebijakan untukk mensosialisasikan kebijakan  terlebih dahulu sebelum kebijakan tersebut diterapkan terlebih-lebih apabila kebijkana tersebut melibatkan banyak orang dengan berbagai latar belakang, maka kebijakan yang bersifat teknis perlu disosialisakan dan diberikan pelatihan terlebih dahulu, agar persepsi pembuat kebijakan di interpretasikan sama  oleh orang-orang yang menjalankan kebijakan tersebut.

Penguatan tujuan pembuatan kebijakan. Ketika kebijakan disusun, bisa saja ada aktor-aktor yang memiliki tujuan, baik untuk kepentingan kelompok maupun kepentingan pribadi. Sehingga, terjadi tarik menarik kepentingan didalamnya, dan akhirnya kebijakan yang dibuat bukan untuk kebermanfaatan masyarakat luas, namun hanya untuk kaangan tertentu. Oleh karena itu, perlu untuk memastikan apakah kebiajakn sudah sesuai dengan kepentingan masyarakat yang sebenarnya.

Melakukan pengawasan yang melekat, pengawasa sangat diperlukan dalam setiap kegiatan, termasuk pada pemindahan pengelolaan SMA/SMK, karena akan ada sistem yang berubah dikedua belah pihak, baik pada pemerintah daerah yang biasanya mengerjakan tugas dan kemudian tidak lagi, dan juga pada pemerintah provinsi yang memiliki tugas tambahan, perlu adanya pengawasan terkait pelaksanaan perubahan yang dilakukan.

Melakukan pemilihan pegawai dengan kualifikasi sesuai yang dibutuhkan, SDM yang handal dibidangnya tentu akan bisa bekerja secara maksimal, maka diperlukan tahapan penerimaan pegawai yang sesuai kebutuhan.

Pengguanaan sarana dan prasarana yang terpilih, seperti yang dikatakan Hoogeworf (Silabus Web Id) pelaksanaan kebijakan dapat didefenisikan sebagai penggunaan sarana dan prasarana yang dipilih. 

KESIMPULAN

Kebijakan desentralisasi pendidikan dilakukan dalam rangka mendekatkan pelayanan pendidikan ke masyarakat. Adanya pengalihan kewenangan manajemen pendidikan menengah dari kabupaten/kota ke provinsi berdasarkan UU No. 23 tahun 2014 merupakan salah satu kebijakan desentralisasi pendidikan untuk memudahkan pemerintah provinsi dalam menyeragamkan kebijakan pengelolaan pendidikan. Selain itu, kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas kebijakan pendidikan dalam rangka good governance di bidang pendidikan. Penerapan kebijakan ini cukup banyak menimbulkan pro dan kontra dkalangan pemerintahan baik yang melepas dan menerima wewenaang, namun perlu digaris bawahi bahwa kebijakan yang telah ditetapkan dan telah banyak di kaji sebelumnya kebermanaatannya perlu sama-sama dilaksanakan secara maksimal, agar tujuan dari kebijakan tersebut dapat etrcapai, dan apabila tidak tercapai amak diketahui dimana letak kesalahannya. Oleh karena itu, perlu dukungan dari seluruh pihak unuk mensukseskan program yang telah disahkan.

DAFTAR PUSTAKA

Habibie, F. (2017). TRANSISI PERALIHAN KEWENANGAN BIDANG PENDIDIKAN SMA/SMK DI PROVINSI BANTEN. SAWALA, 5(2), 11–22.

Herawati, N. R. (2017). ANALISIS POLITIK ALIH KEWENANGAN PENGELOLAAN GURU SMA/SMK DARI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA KEPADA PEMERINTAH PROVINSI. Jurnal Ilmu Sosial, 16(2), 72–93.

Nasution, M. (2016). Pengalihan Kewenangan Pendidikan Menengah ke Pemerintah Provinsi. Buletin APBN, 1(16).

Analisis Artikel

 ANALISIS ARTIKEL

MANAJEMEN SATUAN PENDIDIKAN

OLEH 

Vovi Tridian Ulfah 17002163

ADMINISTRASI PENDIDIKAN

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2020

IDENTITAS ARTIKEL

Nama jurnal : Journal of Management in Education (JMIE)

Tahun terbit : 2018

Judul artikel : Sekolah Efektif: Kontribusi Kepemimpinan dan Budaya Sekolah 

Penulis : Muhammad Fadhli

Instansi : Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe, Jl. Medan Banda Aceh, Km. 275 

No. 1 Desa Alue Awe, Lhokseumawe, Aceh, Indonesia

ISSN : p-ISSN 2541-2124, e-ISSN: 2541-2140

ANALISIS ARTIKEL

Apakah judul artikel telah sesuai dengan kajian yag ditulis ?

Artikel yang ditulis oleh Muhammad Fadhli ini adalah Sekolah Efektif : Kontribusi Kepemimpinan dan Budaya Sekolah, dan kajian yang terdapat didalam artikel ini menjelaskan tiga poin utama yaitu untuk mengetahui (1) hubungan Kepemimpinan Kepala sekolah dengan keefektifan sekolah,(2) hubungan budaya sekolah dengan keefektifan sekolah (3) hubungan kepemimpinan kepala sekolah dan budaya sekolah dengan keefektifan sekolah.

Artikel ini juga disrertai dengan penelitian yang dilakukan di seluruh SMP di Kota Medan, dengan menggunakan metode deskripsi metode korelasi (correlational research). berdasarkan kajian yang ditulis oleh Muhammad Fadhli ini sudah sesuai dengan judul yang diangkat karena dianggap mampu menjelaskan judul.

Apakah artikel tersebut memiliki permasalahan yang akan dipecahkan. Apa permasalahannya dan apakah sesuai dengan judul artikel ?

Artikel ini memiliki permasalahan yang akan dipecahkan yaitu untuk melihat: (1) Hubungan antara kepemimpinan kepala sekolah dengan keefektifan sekolah; (2) Hubungan antara budaya sekolah dengan keefektifan sekolah; (3) Hubungan antara kepemimpinan kepala sekolah dan budaya sekolah dengan keefektifan sekolah. Dalam penelitiannya penulis telah menjabaarkan permasalahan yang ada dan cara penyelesaiannya dengan cukup baik, dengan meengangkatkan tiga permasalahan yang akan dipecahkan tersebut dirasa sudah sesuai dengan judul yaitu sekolah efektif.

Jadi berdasarkan penjelasan tersebut makan artikel ini telah memiliki permasalahan dan permasalahan sesuai dengan judul yang ada.

Apakah teori yan ditulis sudah mencukupi untuk memecahkan permasahan yang ada ?

Di dalam artikel yang ditulis oleh Muhammad Fadhli ini sudah memiliki teori untuk memecahkan permasalahan, namun belum memiliki tempat khusus, misalnya berupa tinjauan pustaka, hanya saja teori yang digunakan untuk memecahkan permasalahan dimasukkkan dalam pendahuluan dan pembahasan dalam artikel, walaupun teori yang diberikan cukup banyak namun dirasa masih sebagai pengantar, karena tidak menjelaskan dengan rinci judul yang diangkatkan oleh penulis.

Jadi menurut saya, teori dalam artikel ini sebenarnya telah mnecukupi hanya saja lebih baik jika dditempatkan pada suatu tempat agar pembaca lebih memahami.

Apakah teori yang ditulis sesuai dengan topik atau kajian yang disampaikan oleh penulis?

Seperti jawaban yang diatas, teori yang disampaikan penulis telah sesuai dengan kajian yang ditulis, baik itu di pendahuluan sebagai pengantar penulis, dan juga teori yang mendukung hasil penelitian penulis yang terletak di pemabhasan, seperti yang jelaskan sebagai berikut :

Didalam pendahuluan penulis memasukkan beberapa teori :

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS

Hasil penelitian Lezotte (1987) dalam Sagala (2010: 81) 

Usman (2007: 2) tentang  cara agar sekolah memiliki manajemen sekolah yang efektif

Mulyasa (2002) tentang menciptakan kefektifan sekolah

Sagala (2010) tentang pengertian sekolah efektif

Mhorman (1994) nilai penting dalam pengembangan kefektifan sekolah

Dalam pembahasan teori yang dimasukkan tentang kesamaan hasil antara penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian yang sudah ada, yaitu :

Temuan Rusmiis (2012) tentang hubungan yang posistif antara kepemimpinan kepala sekolah dengan kefektifan sekolah.

Temuan Komariah (2004) tentang hubungan positif antara kebudayaan sekolah dengan keefektifan sekolah

Pendapat ahli yang sejalan dengan penelitian penulis yaitu Mohmammad (1994).

Apakah penulis memberikan pendapat atau posisinya dalam artikel tersebut ?

  

Penulis memberikan pendapat dalam penelitian ini salah satunya dalam bentuk hioteses penelitian yang menunjukkan posisi penulis sebagai peneliti, dimana penulis memberikan hipotesis “terdapat hubungan yang positif dan berarti antara kepemimpinan kepala sekolah dengan kefektifan sekolah teruji kebenarannya”.

Selanjutnya penulis memberikan pendapatnya melalui kesimpulan-kesimpulan yang dilakukan setelah mengujikan data-data dengan rumus dan juga menyimpulkan pendapat ebberapa ahli. Dan ada beberapa pendapat penulis yang ditulis sebagai teori dalam ertikel seperti beberapa pendapat tentang keefektifan sekolah yang dapat ditentukan oleh pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Apakah saudara setuju dengan pendapat peulis dalam artikel tersebut ?

Dari beberapa pendapat yang diajukan oleh penulis, saya setuju dengan pendapat penulis, kerena sebelum penulis memberikan pendapatnya ia terlebih dulu memaparkan pendapat para ahli atau dengan didahului hasil perhitungan penelitian sehingga apa yang disampaikan oleh penulis dirasa memiliki landasan yang dapat dipercaya.

Apakah ada kesimpulan yang diberikan penulis?

Sebagai sustu artikel yang biasanya memuat keesimpulan diakhir artikel, artikel yang ditulis oleh Muhammad Fadhli ini juga mempunyai beberapa kesimpulan yang ditarik, sebagai berikut :

Berdasarkan hasil analisis data, temuan dan pembahasan penelitian maka dapat diambil beberapa simpulan sebagai berikut: 

Terdapat hubungan yang signifikan dan berarti antatra kepemimpinan kepala sekolah dengan keefektifan sekolah di Kota Medan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan kepala sekolah memiliki hubungan dengan keefektifan sekolah di Kota Medan. Artinya semakin baik kepemimpinan kepala sekolah maka semakin baik pula keefektifan sekolah di Kota Medan.

Terdapat hubungan yang signifikan dan berarti antatra Budaya sekolah dengan keefektifan sekolah di Kota Medan.Dengan demikian, dapat disimpulkan bhawa budaya sekolah memiliki hubungan dengan keefektifan sekolah di Kota Medan. Artinya semakin baik Budaya sekolah maka semakin baik pula keefektifan sekolah di Kota Medan 

Terdapat hubungan yang signifikan dan berarti antatra kepemimpinan kepala sekolah dan budaya sekolah secara bersama dengan keefektifan sekolah di Kota Medan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan kepala sekolah dan budaya sekolah berhubungan dengan keefektifan sekolah di Kota Medan. Artinyas emakin baik kepemimpinan kepala sekolah dan budaya sekolah maka semakin baik pula keefektifan sekolah di Kota Medan.

Berikan kesimpulan dan saran tentang artikel !

Kseimpulan yang dapat saya ambil dalam artikel ini adalah keefektifak sekolah dapat dapat di penngaruhi oleh tiga faktor yang diteliti yaitu melalui 1) kepemimpinan, 2) budaya sekolah, 3) kepemimpinan dan budaya sekolah. Dalam penelitian yang dilakukan di seluruh SMP di Kota medan memebrihan hasil yang positif bahwa kepemimpinan kepala sekolah di SMP se Kota medan menunjukkan 62.35% berada pada kategori tinggi, 37.65% pada kategori sedang yang menjadikan tidak ada kepemimpinan kepala sekolah yang berada pada kategori rendah. Buda sekolah juga berada di kategori tinggi dengan persentase 55.29% pada kategori tinggi, 44.71 pada kategori sedang dan tidak ada pada kategori rendah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang di ajukan penulis benar.

Saran saya terhadap penelitian ini adalah untuk menambhakan beberapa teori yang menjelaskan lebih rinci tentang judul terlebih dahulu agar pembaca menjadi paham dan percaya dengan hasil penelitian.

IDENTITAS ARTIKEL

Judul artikel : MEMBENTUK SEKOLAH YANG EFEKTIF 

Tahun : 2019

Volume : Volume VII Nomor 2, Maret-Agustus 2019

Penulis : Mohammad Nurul Huda

Instansi : Ta’dibi : Jurnal Prodi Manajemen Pendidikan Islam 

STAI Luqman Al Hakim Surabaya

ISSN : P ISSN : 2502-4035

 E ISSN : 2354-6301

ANALISIS ARTIKEL

Apakah judul artikel telah sesuai dengan kajian yang ditulis ?

Berdasarkan isi artikel yang ditulis oleh Mohammad Nurul Huda yang berjudul membentuk sekolah efektif, berisi penjabaran sekolah efektif, ciri-ciri sekolah efektif dan bagaimana mengetahui keefektifan suatu sekolah, jadi tidak terdapat poin jelas tentang bagaimana cara  membentuk sekolah efektif, namun dapat diketahui melalui ciri-ciri dan bagaimana cara mengetahui keefektifan sekolah.

Jadi menurut saya artikel ini sudah memuat kajian sesuai judul namun, masih dengan tersirat pada poin tertentu.

Apakah artikel tersebut memiliki permasalahan yang akan dipecahkan. Apa permasalahannya dan apakah sesuai dengan judul artikel ?

Artikel ini tidak memiliki permasalahan tertentu untuk dipecahkan, artikel ini berisi tentang konfek sekolah efektif dan beberapa kajian teori menurut para ahli yang digunakan sebagai pedoman.

Apakah teori yan ditulis sudah mencukupi untuk memecahkan permasahan yang ada ?

Karena artikel ini tidak memiliki permasalahan tertentu untuk dipecahkan, namun tetap ada teori yang digunakan untuk memperkuat argumen dan meenjabarkan mengenai judul artikel yang ada, seperti adanya teori yang diletakkan pada pengertian sekolah efektif menurut dua orang ahli, ciri-ciri sekolah efektif menurut 7 orang ahli- ahli luar negeri, kemudia adanya teori berupa kutipan tidak langsung.

Apakah teori yang ditulis sesuai dengan topik atau kajian yang disampaikan oleh penulis?

Teori yang ditulis sudahs esuai dengan topik yang dibahas karena teori yang disampaikan digunakan untuk memperkuar poin yang ada dan menjbarkan poin yang ada, dan sesuai dengan topik sekolah efektif. Beberapa teori tersebut sebagai berikut :

Pengertian umum sekolah efektif menurut (Getzel, 1996)

Pengertian sekolah efektif menurut Komariah dan Trian (2006), dan meurut Alan A galthon(1990)

Ciri-ciri sekolah yang efektif menurut David a. squires (1983), Jaap Scheerens (1992), Edmons (1979), Rutter (tahun1979), Weber (1971),Austin (1978), Mac Beath & Mortimer (tahun2001),  Edward Heneveld(1992)

Permendiknas nomor 13 tahun 2007

Dll.

Apakah penulis memberikan pendapat atau posisinya dalam artikel tersebut ?

Dalam artikel ini penulis memberikan pendapat atau posisisnya dalam menyimpulkan pendapat para ahli, dan menyimpulkan beberapa poin, kemudian juga penulis banyak memebrikan penjelasan tentang tulisannya yang menunjukkan kepahaman penulis tentang topik yangs edang ditulisnya.

Apakah saudara setuju dengan pendapat peulis dalam artikel tersebut ?

Berdasarkan pemaparan penulis tentang pendpat yang beliau kemukakan saya setuju karena penulis memberikan pendapat setelah adanya rujukan teori, selain itu penulis dalam memberikan pendapat terstruktur dan mudah dipahami, dan seuai dengan teori yang sudah ada.

Apakah ada kesimpulan yang diberikan penulis?

Dalam artikel ini terdapat artikel yang diberikan penulis, yaitu sebagai berikut :

Dalam membangun pendidikan dan mengelola sekolah secara efektif dan efisien selain memakai pendekatan makro juga perlu memperhatikan  pendekata nmikro yaitu dengan memberi fokus secara lebih luas pada institusi  sekolah yang berkenaan dengan kondisi keseluruhan sekolah seperti iklim  sekolah dan individu-individu yang terlibat di sekolah baik guru, siswa, dan  kepala sekolah serta peranannya masing-masing dan hubungan yang terjadi satu  sama lain. Dalam kaitan ini bahwa input sekolah memang penting tetapi yang  jauh lebih penting adalah bagaimana mendayagunakan input tersebut yang terkait dengan individu-individu di sekolah maupun dengan individu-individu di luar sekolah seperti komite sekolah, orang tua siswa dan masyarakat yang berada disekitarnya.

Pentingnya pemahaman terhadap keefektifan sekolah tidak saja dalam kaitan dengan meningkatkan mutu pendidikan tetapi juga sejalan dengan kebijakan nasional yaitu desentralisasi pendidikan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang sekaligus terkait dengan adanya otonomi sekolah. Diharapkan sekolah dapat lebih leluasa mengelola sumber daya pendidikan dengan mengalokasikannya sesuai dengan prioritas kebutuhan serta sekolah dapat lebih tanggap terhadap kebutuhan masyarakat setempat dan mampu melibatkan masyarakat dalam membantu dan mengontrol pengelolaan pendidikan pada tingkat sekolah.

Keberhasilan sekolah dalam melaksanakan program-progamnya perlu didukung oleh semua pihak baik kepala sekolah, guru, penjaga sekolah, komite sekolah, danmasyarakat. Dengan demikian iklim sekolah akan benar-benar kondusif bagi terciptanya pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan serta terjalinnya hubungan yang harmonis antara sekolah dan masyarakat.

Apabila pilar-pilar pendidikan: sekolah, orangtua, dan masyarakat sudah benar-benar saling mendukung program-progam sekolah, maka tujuan yang diinginkan sekolah akan tercapai. Oleh karena itu penciptaan iklim sekolah yang kondusif tidak semata-mata dari aspek fisik, melainkan juga aspek psikologis dan sosial. Bahkan kalau boleh ditegaskan aspek-aspek non fisik justru memegang peran yang sangat penting pencapaian tujuan pendidikan sekolah.

Berikan kesimpulan dan saran tentang artikel !

Kesimpulan yang bisa saya ambil dalam artikel ini adalah sebagai berikut :

Sekolah efektif adalah sekolah yang sudah mampu mengelola seluruh suumberdaya yang ada degan efektif guna untuk mengahasilkan output yang bermutu.

Ciri-ciri sekolah efektif pada umunya adalah adanya standar atau ketentuan yang berlaku bagi guru dan siswa, kepemimpinan kepala sekolah yang mumpuni, lingkungan yang nyaman ddan mendukung, SDM yang berkualitas, san memiliki prestasi yang bagus.

Cara menmgetahui keefektifan suatu sekolah 

Terjadinya komunikasi yang baik

Terbentuknya kepemimpinan kepala sekolah yang kuat

Optimalnya supervisi dan monitoring

Maksimalnya eran dan tugas guru

Diterapkannya standar kedisiplinan kepala sekolah,guru dan karyawan

Membaiknya manajemen skeolah melalui TQM

Bukti artikel

Artikel 1.                                 Artikel 2

Puisi "Suara Kecil" Oleh Mahasiswa Administrasi Pendidikan

Suara Kecil

Sekarang kita aneh katanya,
Sekarang kita berbeda katanya,
Mereka hanya melihat kulitnya saja,
Melihat luarnya saja.

Saat ini kita lucu katanya,
Saat ini kita mengherankan katanya,
Mereka menghakimi seenaknya saja,
Menghakimi para penerusnya.

Para bibit di tanam,
Para bibit di tanam dan di bedakan,
Para bibit di bedakan dan di pilah,
Para bibit di pilah dan di pilih,
Para bibit di pilih sisanya di buruhkan,
Para bibit di buruhkan sisanya di permalukan,
Para bibit di permalukan lalu dibudayakan, ya! dibudayakan, hahaha..

Ya, tuan! kita orang berbudaya,
Budayakan generasi yang entahlah..
Ini salah siapa? salah portugis? entah, saya juga bingung..
Mungkin saja salah pak'e yang diam-diam party di balik figura, lalu beraksi bagaikan musang di kala malam, yang diam-diam merenggut hak-hak mereka, blablablabla..

Daratan di gali Excavator,
Perairan di tumpuki sampah-sampah kotor,
Ekspor hasil alam makin ideal,
Industri rumahan mogok konsumen, kenaikan rupiah seperti biasanya, yang meluncur seperti perosotan di kolam renang, tak seperti dolar yang selalu panjat tebing, ahhh!

Pembangunan flyover sungguh merata,
Penduduk berumah tangga di bawahnya,
Borjuis Makin klimis, Proletar makin terlantar!

Ya! bagaimana dengan kita?!
Kita yang mana, ahhh siapa?!, selalu mereka, huhhh..
Diam sambil berfikir, diam sambil berfikir, diam sambil berfikir, diam sambil berfikir, diam-diam? hmm..






ROKI FEBRIAN
AP 2017

Puisi Hujan oleh Mahasiswa Administrasi Pendidikan

HUJAN

Karya : Ismatul Husnah

Hujan,

Mendung setia mengantarkanmu

Pagi, siang maupun senja berlalu

Di saat bulirmu jatuh menghantam bumi

Tak semata merakit kecewa yang abadi

Hujan,

Aku mengira kedatanganmu sahaja membawa lara

Di saat langkah mulai tuk bercerita

Tetapi ada yang berbeda

Bulir itu jatuh laksana langit punya rasa

Mengungkit kisah pembawa derita

Yang tak akan berujung bahagia

Hujan,

Namun, semua buah fikiran itu salah

Kehadiranmu ramai membawa faedah

Yang akan memecah rasa dahaga

Bagi anak adam dan hawa di setiap pelosok dunia

Puisi "Deklarasi Hati" Oleh Mahasiswa Administrasi Pendidikan

Tema  : Cinta

Judul. : Deklarasi Hati

Kosong hati saat itu

Terjadi patah hati diri sendiri

Kenyataan yang pelik

Buatku enggan buka hati

Tapi,,

Dinginnya malam hari itu

Terasa hangat dekat denganmu

Akui kata hati

Aku tidak bisa

Tapi,,

Cintaku keras kepala

Dirimu yang hangat

Buatku lupa masa lalu

Tersipu,,

Diam - diam dalam diri

Mendeklarasikan suara hati

Jatuh cinta lagi

Padamu,,

 RIZKY AMELIA

AP 2018